Fiksi Mini|| Bayang-Bayang yang Menghanyutkan

           Money politik (politik uang) sekarang sudah menjadi topic perbincangan di masyarakat dan menjadi berbahaya bagi kelangsungan sistem demokrasi kita. Money politik sudah menyebar luas hampir diseluruh wilayah indonesia. Bahaya money politik akan mengacam kehidupan berdemokrasi di indonesia. Politik uang  adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Money politik diindonesia ini seakan  menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilakukan  oleh setiap para calon pejabat baik pusat maupun daerah dalam memenangkan suatu pemilihan baik itu pemilu, pilkada, maupun pilkades. Jika ingin terpilih dengan memiliki suara terbanyak maka yang akan dilakukan adalah dengan mengeluarkan modal yang sangat banyak. Hal ini menjadikan uang nomor satu dibandingkan kemampuan dan kompotensi ideal. Ada Beberapa para ahli mendefenisikan money politik supaya memperdalam pemahaman kita terkait politik uang (Money politik) seperti berikut ini”

Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara universitas indonesia mendefenisikan money politik sangat jelas yakni Mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi.

Pidana politik uang ancaman sanksi pidana atas poltik uang dalam masa kampanye hanya dimungkinkan kepada pelaksana kampanye (pasal 301 ayat (1) UU No 8  tahun 2012). Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan ancaman penjara dan denda.

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa money politik adalah cara untuk menduduki suatu jabatan dengan  imbalan materi atau membeli suara rakyat.  Ini adalah bentuk politik kotor yang diterapkan oleh kaum-kaum intelektual demi kepentingan kekuasaan. Kekuasaan menjadi tolak ukur kaum intelektual tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Berikut faktor_faktor penyebab terjadinya Money politik (politik uang) antara lain yaitu:

1.    Tidak adanya komitmen para pejabat, kelompok tertentu   dan sebagian masyarakat dalam memegang keimanan kepada tuhan yang maha esa.

2.    Tidak adanya komitmen pejabat pegawai atau sebagian masyarakat dalam memegang nilai_nilai moral.

3.    Keinginan memperoleh jabatan.

4.    Merupakan salah satu cara mempertahankan jabatan.

       Faktor_faktor inilah yang menyebakan pesta demokrasi diindonesia tidak berjalan dengan normal, dan akibat_akibat inilah yang menyebabkan adanya praktek_praktek atau aktifitas para pejabat yang tidak bermoral seperti: korupsi (mengembalikan biaya_biaya pada saat pemilu), dan Merusaknya tatanan demokrasi.

Demokrasi merupakan suatu pilar penting dalam kehidupan berpolitik. Tetapi kenyataanya sekarang pesta demokrasi sudah menjadi luntur karena adanya aktifitas-aktifitas politik yang tidak benar dari kaum-kaum intelektual. Hal ini memang tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang sesungguhnya yang mana dalam sistem demokrasi rakyatlah sebagai pelaku utama yang menentu sebuah keputusan, tidak ada sebuah keputusan yang bisa diambil oleh pihak pemerintah tanpa melibatkan campur tangan dan suara dari rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintah dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dengan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Adapun beberapa para ahli mendefenisikan demokrasi seperti berikut ini:

Abraham Lincoln mendefenisikan Demokrasi adalah sebuah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintah  itu berasal dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hans Kelsen juga menerangkan pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah secara langsung atau tidak langsung itu didasari atas hasil kesepakatan mayoritas yang telah diberikan secara untuk rakyat dewasa.

Dari beberapa defenis demokrasi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Inti dari demokrasi adalah Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat sebagai raja dari demokrasi. Tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa melibatkan rakyat.

Demokrasi diindonesia sekarang dalam perjalananya sangat begitu buruk, dalam menjalankan suatu pemilihan umum hanya satu dua kandidat saja yang menjalankan politiknya secara jujur tanpa kecurangan, Money politik seakan menjadi sebuah tradisi baru yang akan terus berlanjut mengiringi proses demokrasi  dalam rangka menentukan terhadap calon_calon pemimpin, dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang kekurangan. Maka dengan mudah individu_individu yang memiliki kepentingan terhadap seorang calon pemimpin akan memberikan sejumlah uang atau bahan pokok sebagai media untuk menukar atau membeli suara dari rakyat tersebut.

Oleh karena itu kita sebagai masyarakat indonesia yang baik yang mengakui keberadaan Pancasila dan UUD 1945, harus melawan gerakan money politik agar dapat mengurangi tindakan penyimpangan pada saat pemilu, pilkada, maupun pilkades dengan melaporkan kepada piahak yang berwajib (kepolisian) supaya pihak berwajib dapat memberikan hukuman yang tegas dan layak sebanding dengan tindakan kecurangan yang mereka lakukan.  Hal tersebut dukarenakan karena virus yang sangat berbahaya dalam menegakan demokrasi adalah Money Politik (politik uang). 

Oleh karena itu Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam demokrasi sebagai perwujudan warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu mempertimbangkan secara matang jika dalam lingkungan masyarakat terjadi praktek-praktek money politik. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mengatasi masalah ini. Karena keberlangsungan sistem demokrasi kita ditentukan oleh kita sendiri sebagai rakyat.